Latest Entries »


Mengacu pada Permendagri 55 tahun 2008 tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, maka kerangka di aplikasi SIPKD pun sama mengambil kerangka dari regulasi tersebut. Untuk itu perlu di pelajari dahulu regulasinya sebagai dasar memasuki aplikasi SIPKD untuk Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan aplikasi SIPKD mengakomodir penatausahaan bendahara sampai level Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai amanat Permendagri No 55 tahun 2008. Fasilitas cetakan yang bisa di manfaatkan oleh seorang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk buku pembantunya juga sudah tersedia.

Penatausahaan dibagi menjadi 2 bagian : penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran untuk pengelolaan di setiap SKPD/SKPA ataupun di SKPKD nya. Modul Penatausahaan inilah yang menjadi kelebihan aplikasi SIPKD. Modul ini merupakan kunci untuk bisa terimplementasikannya Modul Pertanggungjawaban. Apabila modul ini tidak diimplementasikan, maka data utama untuk tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak tersedia.

 

SBU, 3 Juni 2013

DM

Iklan

Success in Life, Career and Business

 

Business_blueprint

Business Blueprint adalah suatu diagram atau chart mengenai gambaran bisnis secara keseluruhan yang harus sangat diperhatikan oleh para pengusaha, pemimpin ataupun para eksekutif yang benar-benar ingin dapat mengatur dan mengelola bisnisnya dengan baik dan benar.

Ada 4 hal mendasar yang harus sangat diperhatikan jika kita membangun bisnis:

Pertama,       Apakah kita tahu kemana arah bisnis kita saat ini?

Banyak dari para pebisnis atau pengusaha yang tidak jelas apa yang mereka ingin capai di dalam bisnisnya. Hal ini akan mengakibatkan dalam mengarahkan team ataupun siapapun yang ada dalam bisnis tersebut juga jadi tidak jelas.

Atau mereka menuju ke arah yang berbeda, sehingga bisnis juga menuju ke arah yang tidak diinginkan.

Kedua,           Bagaimana dengan  aturan ataupun ketentuan yang disepakati untuk                       dilakukan?

Jika aturan ataupun ketentuan yang disepakati tidak jelas atau bahkan tidak ada, maka bisnis tersebut tidak ada batasan yang harus dilakukan, sehingga semua orang yang ada di dalamnya mempunyai aturan…

Lihat pos aslinya 1.159 kata lagi

Perkembangan SIPKD sampai hari ini


sipkd r6

Salam SIPKD,

Sudah bertahun-tahun admin tidak memposting di blog ini…..ada yang menanyakan knapa ga ada penambahan-penambahan di blog nya om????? ihhh saya sudah tua berarti…sudah ada yang manggil om. Baru tersadari bahwa ada juga yang membaca blog yang sudah tidak terurus ini (dari kejadian ini jadi pengen malu…..). Tapi jadi pingin ngeposting lagi sebagai kebutuhan untuk kembali ke awal niatan membuat blog ini yaitu memposting pengalaman baru dan lama terkait PERKEMBANGAN SIPKD, apalagi sekarang SIPKD sudah berkembang dengan versi SIPKD akrual (R6).

Tahun yang bagus untuk memulai postingan tentang Akrual, karena tahun ini di daerah-daerah sudah diharuskan memulai membuat LKU bebasis akrual tersebut…….. tapi tentang apa yah…….????????

Sejarahnya aja kali yah…..

Akrual basis adalah perubahan basis akuntansi yang di gunakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia baik Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Provinsi yang awalnya berbasis CTA (Cash Toward Accrual) atau Kas menuju Akrual pada Laporan Keuangannya. Sebenarnya permintaan regulasi tentang akrual ini seharusnya di tahun 2008 sudah harus akrual, namun dikarenakan regulasi tentang akrual baru tersusun di tahun 2010 yaitu PP 71 tentang SAP dan Permendagri 64 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda baru diterbitkan pemerintah pusat tahun 2013, maka Pemerintah Daerah di wajibkan untuk merubah basis akuntansi di laporan keuangan nya di tahun sekarang (2015). Nah dikarenakan kewajiban tersebutlah SIPKD ikut berperan aktif dalam membantu daerah supaya bisa menghasilkan LKPD berbasis akrual tersebut.

sejarah nya itu dulu aja… semoga dilanjutkan lagi….

05-07 September 2012


soreang

soreang

Alhamdulillahi rabbil’alamiin, kami panjatkan syukur kepada Engkau Ya Allah yang telah menjaga kebersamaan kami selama 9 Tahun. Bertepatan dengan bulan Syawal sebagai bulan peningkatan semoga Kami senantiasa menjadi keluarga yang dilimpahkan Rahmat dan perlindungan Mu Ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikan hati, Tetapkan hati, lisan dan amal Kami dalam Dien-Mu.

Buat anak2 kami : DAFA cepat sembuh yah semoga doa abi terkabul dengan menamai Muhammad Dafaulhaq (Orang terpuji yang senantiasa mempertahan kan Kebenaran dalam kondisi apapun, aamiin), RAFI ayo lebih semangat belajarnya semoga menjadi Orang terpuji dan mulia sebagai hamba Allah yang Maha Rahman pastinya menjadi dermawan yang terpuji dan Mulia di Hadapan Allah SWT dan manusia yang memuji-Nya.

2 putri abi yang cantik2 dan Sholehah Hana Nadiyah Fitrotallah dan Kayla Nabila Hanifa semoga hana (Hana dalam bahasa Arab artinya “bahagia”, dalam bahasa Korea artinya nomor “satu”, dalam bahasa Jepang artinya “bunga”, dan dalam bahasa Hawaii artinya “mengerjakan sesuatu hingga tuntas”) menjadi putri yang bahagia dengan menjadi penyeru kepada fitrah Allah yang benar. Dan Kayla (KAYLA yang berarti “murni” dalam bahasa Gerika-Yunani, “kekasih” dalam Gaelik, “anak yang bijaksana” dalam bahasa Arab, “mahkota kemenangan” dalam bahasa Latin, dan “penuh suka cita” ) menjadi seorang putri yang menjadikan Kemuliaan, Istiqomah sebagai mahkota kemenangannya, aamiin ya rabbul’alamiin.


PENYIAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENGERTIAN

Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Khusus CALK sementara ini belum dapat dihasilkan melalui aplikasi. Secara periode, ketiga laporan tersebut dapat dihasilkan sesuai kebutuhan yang diinginkan yaitu bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Berikut penjelasan singkat dan formula dari Neraca, LRA dan LAK.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Format LRA yang disediakan terdiri dari 2 (dua) format, yaitu LRA format SAP dan LRA format APBD. Kedua format ini hanya dibedakan pengelompokkan rekening-rekeningnya, contohnya pada format LRA-SAP ada kelompok Belanja Operasi. Sementara format LRA-APBD dibagi kelompok Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Sedangkan untuk LAK rekening-rekening dikelompokkan pada kelompok arus kas masuk dan arus kas keluar.

Formula untuk laporan LRA baik format SAP maupun APBD tetap sama, yaitu :

1. Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan :

REALISASI PENDAPATAN = TBP dan atau STS DIKURANG Pengembalian Pendapatan (SP2D) BERTAMBAH/BERKURANG atas transaksi Jurnal Penyesuaian melalui Jurnal Memorial.

TBP dan atau STS maksudnya adalah bahwa pengakuan atas pendapatan bisa berdasarkan dokumen TBP dan bisa juga berdasarkan STS. Berikut Jurnal yang terjadi di SKPD jika terjadi transaksi pendapatan.

a. Jurnal Pengakuan Pendapatan dengan dokumen TBP dan STS :

Saat Bendahara Penerimaan menerima uang tunai dari wajib bayar/wajib pajak/petugas pemungut, maka selanjutnya bendahara membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) untuk mengakui ada penerimaa atas pendapatan yang diterimanya.

Jurnal dokumen TBP (jenis transaksi : penerimaan tunai) sebagai berikut :

Rekening………………………………………………………………………Debet……………………Kredit

Kas Bendahara Penerimaan………………………………………………. xxxxxxx

Retribusi Administrasi Pelayanan Kesehatan………………………………………………………..xxxxxxx

Selanjutnya penerimaan tunai dari pendapatan yang masuk disetorkan dengan membuat dokumen STS ke BPD (Kas Daerah) oleh Bendahara Penerimaan.

Jurnal dokumen STS (jenis transaksi : penerimaan tunai) sebagai berikut :

Rekening………………………………………………………………………Debet……………………Kredit

RK-PPKD…………………………………………………………………….. xxxxxxx

Kas Bendahara Penerimaan…………………………………………………………………………….xxxxxxx

Jika sampai akhir periode laporan ada TBP yang belum disetorkan ke Kas Daerah dengan membuatkan dokumen STS nya, maka pada Neraca SKPD akan ada saldo pada Rekening Kas Bendahara.

b. Jurnal Pengakuan Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan dengan dokumen STS (tanpa TBP) :

Proses penerimaan atas pendapatan pemerintah daerah selain melalui bendahara penerimaan juga bisa langsung disetorkan/ditransfer ke Kas Daerah, contohnya Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan yang dipotong melalui SP2D contohnya Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Meskipun proses penerimaan jenis pendapatan dan penerimaan pembiayaan tersebut langsung ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan tetap harus membuatkan dokumen STS-nya untuk selanjutnya dibukukan dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran (BKU-Bendahara Penerimaan).

Jurnal dokumen STS (jenis transaksi : penerimaan Rekening BUD) sebagai berikut :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Pendapatan-Sumbangan Pihak Ketiga xxxxxxx

Sementara Jurnal yang harus dibuat oleh Fungsi Akuntansi pemerintah daerah atas penerimaan Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan hanya yang berdasarkan dokumen STS saja, sesuai yang dibukukan pada BKU-BUD (validasi kas daerah). Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK-SKPD …………. xxxxxxx

c. Jurnal Pengakuan Pengembalian Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan dengan dokumen SP2D :

Pengembalian Pendapatan memang sangat jarang terjadi, tetapi secara sistem pengelolaan keuangan tetap diakomodir. Adapun Jurnal atas transaksi ini adalah sebagai berikut :

Jurnal di SKPD : (contoh)

Rekening Debet Kredit

Pendapatan-Sumbangan Pihak Ketiga xxxxxxx

RK-PPKD xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD : (contoh)

Rekening Debet Kredit

RK-SKPD …………. xxxxxxx

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

2. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan

REALISASI BELANJA = SP2S LS DITAMBAH SPJ DIKURANG Pengembalian Belanja (STS) bukan UP/GU/TU DITAMBAH/DIKURANG atas transaksi Jurnal Penyesuaian melalui Jurnal Memorial.

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN = SP2S LS DITAMBAH/DIKURANG atas transaksi Jurnal Penyesuaian melalui Jurnal Memorial.

Berikut jurnal-jurnal yang terjadi pada proses belanja daerah.

SP2D UP/GU/TU belum membebani belanja sehingga jurnal yang harus dilakukan atas pencairan SP2D ini, adalah sebagai berikut :

Jurnal SKPD

Rekening Debet Kredit

Kas Bendahara Pengeluaran xxxxxxx

RK-PPKD xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD

Rekening Debet Kredit

RK-SKPD ……………. xxxxxxx

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

SP2D LS sudah membebani belanja sehingga jurnal yang harus dilakukan atas pencairan SP2D ini, adalah sebagai berikut :

Jurnal di SKPD

Rekening Debet Kredit

Belanja Modal …………….. xxxxxxx

RK-PPKD xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD

Rekening Debet Kredit

RK-SKPD ……………. xxxxxxx

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

Pengakuan Belanja selain terjadi pada dokumen SP2D LS, juga terjadi saat Bendahara Pengeluran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu membelanjakan dana UP/GU/TU yang diterimanya. Pengakuan atas dasar dokumen SPJ bendahara ini dilakukan jurnal hanya di SKPD. Adapun jurnal atas dokumen SPJ UP/GU/TU adalah sebagai berikut :

Rekening Debet Kredit

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah xxxxxxx

Kas Bendahara Pengeluaran xxxxxxx

Selanjutnya SP2D UP/GU/TU yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran setelah direalisasikan dengan dokumen SPJ, Jika terdapat sisa dana, maka Bendahara Pengeluaran harus mengembalikan ke Kas Daerah. Untuk Sisa dana UP dikembalikan pada akhir tahun, sedangkan sisa dana TU harus dikembalikan bersamaan dengan penyampaian SPJ-TU. Adapun Transaksi Pengembalian Belanja terdiri dari beberapa jenis transaksi dan harus dilakukan jurnal atas pengakuan belanja tersebut, antara lain :

a. Pengembalian Sisa UP Tahun Lalu

Pengembalian Sisa UP tahun lalu merupakan sisa UP tahun lalu yang disetorkan pada periode tahun berjalan dan biasanya tercermin pada Neraca SKPD yang menyebutkan adanya Saldo pada Rekening Kas Bendahara. Proses pengembalian sisa data UP ini tetap menggunakan dokumen STS. Pada konsep pengelolaan keuangan daerah saat ini, pengembalian sisa UP tahun lalu TIDAK lagi diakui sebagai Pendapatan Lain-lain, tetapi diakui sebagai pengembalian Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Kas di Kas Daerah artinya transaksi Pengembalian sisa UP tahun lalu hanya mempengaruhi Kas. Berikut Jurnal atas STS-Pengembalian UP Tahun lalu :

Jurnal di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK- SKPD………………………. xxxxxxx

b. Pengembalian Sisa UP Tahun berjalan

Jenis transaksi Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan artinya apabila proses pengembalian sisa UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran secara tepat waktu sebelum tutup buku pada akhir tahun. Pengembalian Sisa UP Tahun berjalan secara teknis juga hanya mempengaruhi Kas dan tidak mempengaruhi Belanja. Adapun Jurnal yang harus dilakukan atas STS-Pengembalian UP tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Jurnal di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK- SKPD………………………. xxxxxxx

c. Pengembalian Kelebihan Belanja LS

Kelebihan Belanja LS dapat juga disebut Contra Pos (CP), hanya saja untuk jenis pengembalian ini harus mempengaruhi realisasi belanja, contohnya pengembalian atas kelebihan belanja Gaji. Adapun Jurnal yang harus dilakukan atas STS-Pengembalian Belanja LS adalah sebagai berikut :

Jurnal di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Belanja Gaji Pokok xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK- SKPD………………………. xxxxxxx

d. Pengembalian atas temuan pemeriksaan pertanggungjawaban Bendahara

Kasus ini berawal adanya temuan dari hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Bendahara. Perlakuan atas kejadian ini akan berbeda tergantung pada periode pemeriksaan yang dilakukan atas laporan pertanggungjawaban bendahara. Artinya perlakuannya akan berbeda jika proses pemeriksaannya terjadi pada periode berjalan dengan perlakuan jika proses pemeriksaannya terjadi pada periode tahun berikutnya (contoh: temuan atas laporan TA. 2010 yang ditemukan pada TA. 2011).

Jika temuan dilakukan/didapati pada periode tahun berjalan, contoh pemeriksaan dilakukan pada Triwulan ke-4 atas Laporan pertanggungjawaban bulan sebelumnya di tahun anggaran yang sama. Maka perlakuannya adalah Bendahara harus menyetorkan uang sejumlah dana yang harus dikembalikan, sesuai besaran dari hasil temuan tersebut dan mengoreksi/mengurangi jumlah realisasi belanja-nya. Proses pengembalian belanja yang dilakukan oleh Bendahara atas temuan ini secara teknis pada prakteknya, bisa terjadi 2 kemungkinan, yaitu :

Pengembalian dilakukan pada periode yang sama atau pada tahun berjalan, adapun jurnalnya adalah sebagai berikut :

Jurnal Memorial di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Belanja Perjalanan Dinas luar daerah xxxxxxx

Jurnal Memorial di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK- SKPD………………………. xxxxxxx

2. Pengembalian dilakukan pada periode tahun berikutnya, adapun jurnalnya adalah sebagai berikut :

Jurnal di SKPD :

Jurnal Memorial untuk mengoreksi/pengurangi realisasi belanja dan menambah saldo kas bendahara pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun berjalan.

Rekening Debet Kredit

Kas Bendahara Pengeluaran xxxxxxx

Belanja Perjalanan Dinas luar daerah xxxxxxx

Jurnal atas STS-Pengembalian saat bendahara menyetorkan pengembalian hasil temuan tahun lalu pada tahun berikutnya. Perlakuan pengembaliannya akan seperti proses pengembalian sisa dana UP, yaitu :

Jurnal di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Kas Bendahara Pengeluaran xxxxxxx

Jurnal di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK- SKPD………………………. xxxxxxx

Jika temuan dilakukan/didapati pada periode tahun berikutnya, biasanya ada 2 rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa yaitu :

Hasil temuan diakui sebagai koreksi belanja tahun lalu sehingga ada penyesuain atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Jurnal Memorial di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Belanja Perjalanan Dinas luar daerah xxxxxxx

Jurnal Memorial di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK-SKPD ……………………… xxxxxxx

Hasil temuan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada rincian objek Pendapatan Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan.

Jurnal STS-Pendapatan di SKPD :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Pendapatan Hasil Temuan pemeriksaan xxxxxxx

Jurnal STS-Pendapatan di SKPKD/PPKD :

Rekening Debet Kredit

Kas di Kas Daerah xxxxxxx

RK-SKPD ……………………… xxxxxxx

3. Penerimaan Pembiayan Khusus Rekening Silpa

Formula maupun proses perhitungan rekening Penerimaan Pembiayaan secara jelas sudah disampaikan diatas, yaitu sama dengan Pendapatan yang menggunakan mekanisme pencatatan STS tanpa TBP (jenis transaksi Penerimaan Rek.BUD). Diantara Rekening Penerimaan Pembiayaan terdapat Rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Khusus rekening ini secara teknis tercantum dalam anggaran tetapi untuk memunculkan angka realisasinya bukan lah didapat dari hasil sebuat transaksi di penatausahaan, melainkan dimunculkan dengan mengunakan Jurnal Balik pada Memorial. Jurnal balik untuk memunculkan realisasi rekeningi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah sebagai berikut :

Rekening Debet Kredit

3.1.1.01.01 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)… xxxxxxx

6.1.1.01.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) xxxxxxx

Jurnal diatas adalah jurnal pembalik untuk rekening SILPA Neraca dengan rekening SiLPA APBD, nilainya adalah sebesar Nilai SiLPA APBD yang telah dianggaran pada rekening penerimaan pembiayaan.

B. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan mutasi kas di BUD, sehingga laporan ini merupakan laporan yang hanya dibuat oleh PPKD selaku BUD. Proses mutasi kas pada BUD secara prinsip pengelolaan keuangan daerah dikenal hanya menggunakan 2 dokumen yaitu STS/Nota Kredit dan SP2D. Sehingga secara formula seharusnya untuk LAK mengambil data dari kedua dokumen ini, akan tetapi jika kita lihat format LAK, laporan ini harus menampilkan hingga level jenis belanja, sementara SP2D UP dan SP2D GU tidak membebani belanja. Untuk itu Formula LAK pada SIPKD tetap menggunakan formula yang sama yaitu menggunakan SPJ, seperti yang dijelaskan pada formula LRA.

Perbedaannya hanya pada angka realisasi atas rekening Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Jika di LRA rekening tersebut ditampilkan melalui jurnal pembalik, sedangkan pada LAK tidak ditampilkan sebagai realisasi akan tetapi dirinci sebagai Saldo awal Kas di BUD dan Saldo awal Kas di Bendahara.

Pada Aplikasi SIPKD untuk mengatur rekening apa saja yang ditampilkan pada arus kas masuk dan arus kas keluar, diatur dengan Menu Mapping Arus Kas dan Set Arus Kas. Sehingga kita dapat mengatur agar Rekenig SiLPA (Penerimaan Pembiayaan) tidak dimunculkan pada Laporan Arus Kas.

C. NERACA

Neraca dan LRA adalah laporan yang wajib disusun oleh SKPD, sedangkan PPKD selaku BUD hanya menyusun LAK dan Konsolidasi Neraca SKPD dan LRA SKPD menjadi Neraca Pemda dan LRA Pemda. Transaksi yang menjadi sumber dari mutasi rekening-rekening Neraca adalah sebagai berikut :

1. Kas di Kas Daerah

Mutasi atas rekening ini didapatkan dari hasil STS yang telah di-validasi pada BKU-BUD, baik STS Pendapatan, STS Pengembalian Belanja UP/GU/TU dan STS Pengembalian LS.

Artinya seluruh transaksi STS akan mempengaruhi rekening Kas di Kas Daerah, ditambah/dikurang jika terdapat penyesuaian yang diperlukan pada jurnal memorial (jika ada).

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Mutasi atas rekening ini didapat dari hasil jurnal atas transaksi TBP dikurangi transaksi STS yang telah di-BKU-kan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penerimaan masing-masing SKPD. Sehingga jika ada TBP yang belum disetorkan dengan dokumen STS ke BUD/Kas Daerah, akan berdapak adanya saldo atas rekening tersebut padan Neraca SKPD.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Mutasi atas rekening ini didapat dari hasil jurnal atas transaksi SP2D UP/GU/TU dikurangi SPJ dan juga dikurangi STS-Pengembalian Belanja. Jika Bendahara belum menyetorkan saldo kas bendara dan kas hasil temuan pemeriksaan ke BUD, hingga akhir periode APBD (31 Desember), maka pada Neraca SKPD akan diakui sebagai Saldo pada rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.

4. Aset untuk dikonsolidasikan

Rekening Aset untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-SKPD. Rekening ini merupakan rekening ‘antara’ yang digunakan sebagai media konsolidasi antara SKPD dengan PPKD untuk menghasilkan Neraca pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah memiliki 50 (lima puluh) SKPD maka rekening RK-SKPD nya yang harus disiapkan pada kode rekening 1.1.9 , adalah sebanyak 50 (lima puluh) rekening juga. Rekening ini nantinya akan muncul pada Neraca PPKD, sedangkan pada Neraca SKPD yang muncul adalah RK-PPKD.

Rekening RK-SKPD pada Neraca PPKD harus sama dengan rekening RK-PPKD pada masing-masing Neraca SKPD. Nilai RK-PPKD pada Neraca SKPD = Nilai SILPA + Kas di Bendahara

5. Piutang dan Persediaan

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial.

6. Aktiva Tetap

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi Jurnal korolari dan Jurnal memorial korolari.

7. Hutang jangka pendek dan jangka panjang

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial.

8. Ekuitas Dana Lancar – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Mutasi atas rekening ini didapat dari hasil perhitungan transaksi APBD pada masing-masing SKPD, yaitu atas transaksi STS, SP2D, SPJ dan Jurnal Memorial yang diperlukan. Nilai rekening ini harus sama dengan nilai SURPLUS/DEFISIT pada LRA masing-masing SKPD.

9. Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan pasangan jurnal untuk rekening Piutang.

10. Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Persediaan

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan pasangan jurnal untuk rekening Persediaan.

11. Ekuitas Dana Lancar – Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jk. Pendek

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan pasangan jurnal untuk rekening Hutang Jangka Pendek.

12. Ekutas Dana Investasikan pada Aktiva tetap

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi Jurnal korolari dan Jurnal memorial korolari, dan merupakan pasangan jurnal untuk seluruh rekening aktiva tetap.

13. Ekuitas Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jk. panjang

Mutasi atas rekening ini didapat dari transaksi jurnal Memorial, dan merupakan pasangan jurnal untuk rekening Hutang Jangka Panjang.

14. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang dimaksud adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan, pada masing-masing SKPD.

II. ALUR PENYIAPAN LAPORAN KEUANGAN – APLIKASI SIPKD

Setelah pengertian dan formula laporan LRA, Neraca dan LAK telah dijelaskan diatas, berikut kami jelaskan langkah-langkah yang harus disiapkan dan diperhatikan pada Aplikasi SIPKD, dalam rangka menghasilkan ke tiga laporan tersebut. Tahapan yang harus disiapkan dan diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan Struktrur Rekening

Selain struktur rekening APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada Modul Data Master à Pokok à Rekening, kita juga harus menyiapkan struktur Rekening NERACA. Tiap-tiap pemerintah daerah memiliki struktur rekening standard sesuai pedoman regulasi dan sesuai kebutuhan daerah, termasuk struktur rekening neraca. Ada beberapa rekening yang wajib ada disemua pemerintah daerah, antara lain rekening sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Aset untuk dikonsolidasikan (kode Rekening 1.1.9 ) yang merupakan Rekening RK-SKPD yang harus disiapkan sebanyak SKPD yang ada di masing-masing pemerintah daerah.
Ekuitas Dana Lancar – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Ekutas Dana Investasikan pada Aktiva tetap
Ekuitas untuk dikonsolidasikan yaitu rekening RK-PPKD

2. Set Data Pemda pada Modul Utility – DATA

Pada menu ini yang harus dipastikan sudah ter-setting adalah sebagai berikut :

PPKD : …….disetting dengan 1.20.00 PPKD
Kode Rekening SILPA : …..disetting kode rekening pada Neraca yang digunakan sebagai rekening SILPA, dalam hal ini harus dipastikan menunjuk pada 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)…
RK PPKD : …..disetting dengan kode rekening 3.4.1.01.01. RK-PPKD.
SKPKD : …… disetting Nama SKPD yang menjadi PPKD, bisa Sekretariat Daerah (jika masing Biro/Bagian Keuangan), atau Dinas/Badan Pengelola Keuangan, tergantung struktur yang digunakan oleh masing masing pemerintah daerah.
Rekening equitas dana yang diinvestasikan : ……..disetting dengan 3.2.2.01.01. Diinvestasikan dalam Aset Tetap …, settingan ini sangat berhubungan erat dengan jurnal korolari agar saat kita membuat jurnal korolari, rekening pasangan yang otomatis muncul di posisi kredit adalah rekening tersebut.

3. Set Rekening Kas Daerah

Pada Modul Data Master à Menu Daftar à Rekening Kas Daerah adalah tempat untuk menentukan daftar rekening koran yang digunakan oleh BUD, Nilai Saldo awal rekening koran dan menentukan rekening koran tersebut pada Rekening Neraca, dalam hal ini pada Rekening Kas di Kas Daerah.

4. Set Jenis Bendahara

Pada Modul Data Master à Menu Jenis àJenis Bendahara, adalah tempat menentukkan posisi rekening neraca-nya untuk keempat jenis bendara yang ada.

5. Mapping SAP

Pada Modul Data Master à Pokok à Mapping SAP, adalah menu yang harus dipastikan telah dilakukan mapping-nya untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan format SAP.

6. Mapping Arus Kas

Pada Modul Data Master à Pokok à Mapping Arus Kas, adalah menu yang harus dipastikan telah dilakukan mapping-nya untuk menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK).

7. Mapping Transaksi Bendahara

Pada Modul Data Master à Pengaturan à Mapping Transaksi Bendahara, adalah menu yang digunakan untuk melakukan mapping antara rekening RK-SKPD dengan seluruh nama bendahara baik penerimaan dan pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu dari masing masing SKPD.

8. Set Korolari

Pada Modul Data Master à Pengaturan à Set Korolari, adalah menu yang digunakan untuk melakukan setting (memasangkan) antara rekening Belanja Modal dengan Rekening Aktiva tetap-nya. Menu ini sangat berhubungan dengan Jurnal Korolari – pengeluaran, lebih tepatnya untuk menampilkan rekening aktiva tetap secara otomatis berdasarkan belanja modal yang kita pilih dari nomor SP2D-LS.

9. Set Arus Kas

Pada Modul Data Master à Pengaturan à Set Arus Kas, adalah menu yang digunakan untuk menentukan Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara yang dimunculkan pada Laporan Arus Kas. Artinya menu ini juga terkait dengan menu Mapping Arus Kas.

10. Pengisian Saldo Awal Neraca SKPD dan Saldo Awal Neraca PPKD

Saldo awal neraca tahun lalu harus diisi pada Modul Pertanggungjawaban à Cetak à Setting à Saldo Awal. Pastikan pengisian saldo awal harus dalam keadaan balance antara posisi debet dan kredit nya. Berikut nilai saldo awal yang harus diperhatikan harus ada, yaitu :

Rekening Neraca 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)… pada masing masing neraca SKPD merupakan nilai SURPLUS/DEFISIT dari LRA SKPD tahun lalu.
Rekening Neraca 3.4.1.01.01 RK-PPKD pada masing masing neraca SKPD merupakan nilai SURPLUS/DEFISIT ditambah Nilai Kas di Bendahara tahun lalu yang belum disetor.
Rekening Neraca 1.1.1.03.01. Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing masing SKPD harus diisi pada saldo awal meskipun nilainya NOL. Sedangkan Rekening Kas di Bendahara Penerimaan harus diisi pada SKPD yang memiliki Pendapatan saja, dan juga meskipun nilainya NOL.
Rekening neraca 1.1.9.XX.XX. RK-SKPD ……. harus diisi pada Neraca Awal PPKD. Nila RK-SKPD per masing masing SKPD harus sama dengan Saldo Awal RK- PPKD pada Neraca Awal SKPD-nya.
Perlu diingat Neraca PPKD tidak ada Rekening RK-PPKD atau RK-SKPD PPKD, tetapi yang ada adalah Rekening Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendara dari Bendahara PPKD.
Khusus RK-SKPD DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (atau SEKRETARIAT DAERAH bagi Pemda yang masih Biro/Bagian Keuangan) posisi saldo awalnya ada di KREDIT.

11. Membuat Jurnal Pembalik

Setelah pengisian Saldo Awal Neraca SKPD dan PPKD, ada beberapa Rekening yang harus dibuatkan Jurnal Pembalik dengan menggunakan Jurnal Memorial-jenis bukti “pembalik”, yaitu :

Jurnal Pembalik untuk masing masing SKPD. Rekening Neraca SKPD yang harus dibuatkan jurnal pembalik adalah 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)… Nilai yang harus diisi pada jurnal pembalik ini adalah sejumlah Saldo Awalnya, yang dipasangkan dengan Rekening Neraca 3.4.1.01.01 RK-PPKD. Contoh :

Rekening Debet Kredit

RK-PPKD xxxxxxx

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) xxxxxxx

Ingat !!! : NILAI DARI JURNAL BALIK INI ADALAH NILAI SALDO AWAL SILPA bukan NILAI RK-PPKD

Jurnal Pembalik pada PPKD adalah untuk Rekening neraca 1.1.9.XX.XX. RK-SKPD ……. Untuk semua rekening RK-SKPD. Nilai yang harus dibalik pada jurnal pembalik adalah harus sejumlah Nilai saldo awal RK-SKPD masing-masing SKPD, yang dipasangkan dengan 3.1.1.01.01. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Contoh :

Rekening Debet Kredit

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) xxxxxxx

RK-SKPD Dinas Pendidikan xxxxxxx

RK-SKPD Dinas Kesehatan xxxxxxx

RK-SKPD Dinas Pengelola Keuangan xxxxxxx

RK-SKPD Bappeda xxxxxxx

RK-SKPD …… xxxxxxx

Ingat !!! : NILAI DARI JURNAL BALIK INI ADALAH NILAI SALDO AWAL RK-SKPD bukan NILAI SILPA…

12. Perhitungan dan Jurnal Otomatis

Setelah Setting, Mapping dan Pengisian Saldo Awal Neraca sudah dilakukan maka untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya kita harus lakukan proses Perhitungan pada Menu Cetak à Setting à Perhitungan. Pastikan Jenis Perhitungan harus diawali dengan melakukan “Jurnal Otomatis” terlebih dahulu selanjutnya baru “Perhitungan”. Selain itu untuk menghasilkan Laporan PPKD dan Laporan Pemerintah Daerah, harus dilakukan “ Jurnal otomatis ALL” dan “Perhitungan ALL” . Cara melakukan proses hitung keseluruhan ini adalah dengan tidak memilih nama organisasi. (Jika proses hitung keseluruhan dengan menu bermasalah, gunakan “SCRIPT HITUNG ALL” yang dijalankan dari SQL-hubungi servicesbu@gmail.com untuk minta script tersebut).

Setiap kali ada revisi data transaksi baik di Modul Pertanggungjawaban dan Modul Penatausahaan, maka proses perhitungan harus dilakukan lagi. Tanggal “jurnal otomatis” dan “perhitungan” harus sama yaitu tanggal akhir bulan dari periode laporan yang akan dibuat, sehingga secara teknis Aplikasi SIPKD dapat membuat laporan berdasarkan periode bulan/triwulanan/semester/tahunan.

di copas dari catatan HW



ANALISA PERMASALAHAN DAN SOLUSI APLIKASI SIPKD
oleh Hadi Wiratmono pada 14 Maret 2011 jam 16:58

ANALISA & PERMASALAHAN TEKNIS

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN –APLIKASI SIPKD

I. PENGANTAR

Kegiatan Pengembangan dan Implementasi SIPKD-Regional SIKD yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak awal Tahun 2008, telah selesai pada bulan Oktober 2010 yang lalu. Berdasarkan monitoring dan laporan para konsultan, saat ini terdapat 105 daerah yang masih memiliki komitmen untuk melanjutkan implementasi SIPKD, meskipun ada beberapa daerah yang hingga saat ini belum menunjukkan komitmen yang nyata untuk melaksanakan implementasi karena beberapa persoalan internal masing-masing daerah.

Pada Tahun 2011 dari 105 daerah implementasi, kurang lebih terdapat 51 daerah yang sedang melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2010. Penyusunan laporan keuangan dengan mengunakan aplikasi SIPKD pada tahun ini bukan lah yang pertama, karena sesungguhnya sejak Tahun 2008, SIPKD sudah mampu memberikan support yang nyata dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu contohnya adalah Laporan TA. 2008 Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu output yang dihasilkan dari Modul Pertanggungjawaban pada Aplikasi Modul Core System. Modul Pertanggungjawaban ini pun juga mengikuti pengembangannya dalam 3 (tiga) tahun ini. Mulai dari versi Alpa hingga versi Release. Meskipun demikian secara teknis sejak masih versi Beta, aplikasi sudah mampu memberikan hasil yang memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Jika ada beberapa daerah yang gagal menyelesaikan operasional aplikasi SIPKD yaitu belum menghasilkan laporan keuangan, sesungguhnya bukan karena ketidakmampuan aplikasi atau persoalan teknis aplikasi, tetapi karena lebih disebabkan oleh cara memperlakukan aplikasi yang tidak sesuai, hal ini perlu dicermati oleh tim admin dan juga oleh para konsultan dalam melaksanakan transfer knowlegde pada setiap kesempatan supervisi. Cara memperlakukan aplikasi SIPKD merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pihak baik konsultan maupun admin, karena skenario pengoperasian aplikasi sangat mempengaruhi persoalan teknis yang akan muncul pada saat penyusunan laporan maupun pada setiap interaksi operator dengan aplikasi. Kami membagi menjadi 2 model/ skenario pengoperasian aplikasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Normal

Pengertiannya adalah laporan keuangan akan dihasilkan dari proses pengoperasian aplikasi yang dimulai dari Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Modul Pertanggungjawaban. Sehingga laporan keuangan merupakan pengolahan transaksi-transaksi yang ada pada modul sebelumnya yang dilaksanakan secara berurutan dan diinput secara harian sesuai dengan kejadian transaksinya. Skenario pengoperasian aplikasi ini pun dibagi berdasarkan dukungan infrastruktur, yaitu :

* Operasioan online tersebar, contoh : Prov. Sumbar dan Kota Depok
* Operasional online terpusat, contoh : Kab. Tanah Toraja, Kab. Aceh besar
* Operasional offline tersebar, contoh : Kab Kampar

2. Tidak Normal

Pengertiannya adalah laporan keuangan dapat dihasilkan dengan cara melaksanakan entri ulang transaksi baik anggaran dan penatausahaan secara rekap. Proses ini biasanya dilaksanakan secara terpusat baik melibatkan operator dari SKPD maupun tidak. Adapun skenario yang tidak normal ini pun terdapat 2 model, yaitu :

* Entri ulang rekap dokumen transaksi, contoh ; Prov. Sumut
* Entri ulang secara by pass melalui jurnal memorial, contoh Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Agam

Kedua skenario ini secara teknis tetap mampu memberikan output yang diharapkan berupa laporan keuangan, akan tetapi permasalahan yang muncul pada ke dua model ini berbeda-beda dan kompleks. Adapun kasus-kasus yang sering muncul pada proses penyusunan laporan keuangan secara teknis dapat dikelompokkan sebagai berikut, adalah sebagai berikut :

1. Beberapa report pada modul pertanggungjawaban tidak muncul
2. Angka realisasi pada laporan tidak valid
3. Neraca tidak balance

II. PROSES INPUT DATA

Sebelum kami menjelaskan permasalahan dan solusi terhadap penyusunan laporan keuangan, perlu kami sampai kembali beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita menghasilkan sebuah laporan keuangan melalui aplikasi SIPKD versi Release, yaitu :

A. KEBUTUHAN DATA TRANSAKSI

Tersedianya data transaksi merupakan syarat utama untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, LAK dan NERACA. Adapun data-data utama yang dibutuhkan berdasarkan cara hitung aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan antara lain :

1. BKU STS : yaitu data STS-Pendapatan yang telah dibukukan pada Menu Penerimaan dan Penyetoran, adapun jenis transaksi yang dipilih pada saat input data STS ini yakni ;

* Penerimaan-Tunai, artinya input data dimulai dari input data TBP
* Penerimaan-Rek. Bend, artinya input data juga dimulai dari input data TBP
* Penerimaan-Rek BUD, artinya input data langsung pada data STS saja

2. BKU SP2D : yaitu seluruh data SP2D yang telah dibukukan dalam BKU bendahara pada Menu BKU Bendahara Pengeluaran.

3. Pengesahan SPJ : yaitu seluruh data SPJ yang telah input pada Menu Pertanggungjawaban UP/GU/TU, baik secara bulanan maupun rekap

4. BKU TBP : yaitu seluruh data STS-Pengembalian belanja yang telah dibukukan dalam BKU bendahara pada Menu BKU Bendahara Pengeluaran.

5. BKU BUD Penerimaan : yaitu seluruh data STS-Pendapatan dan STS-Pengembalian Belanja, yang telah dibukukan dalam BKU BUD pada menu Validasi Kas Daerah

6. BKU BUD Pengeluaran : yaitu seluruh data SP2D yang telah dibukukan dalan BKU BUD pada menu Validasi Kas Daerah

7. Jurnal Memorial : yaitu seluruh bukti memorial yang telah dijurnal, adapun bukti memorial ini digunakan untuk input data transaksi jurnal penyesuaian atau pun jurnal balik terhadap rekening APBD maupun rekening neraca.

8. Jurnal Korolari : yaitu seluruh transaksi pengakuan atas belanja modal menjadi Aktiva Tetap

9. Saldo Awal Neraca : yaitu data saldo awal neraca SKPD dan neraca PPKD yang telah diinput pada menu Cetak-Setting-Saldo Awal. Jika belum tersedia data neraca awal SKPD, minimal dapat disediakan neraca awal pemerintah daerah, yang diinput menjadi neraca awal PPKD saja.

Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa aplikasi dapat menghasilkan laporan keuangan jika terpenuhinya data-data transaksi tersebut. Pada proses penyusunan laporan keuangan biasanya juga dilengkapi dengan buku jurnal dan buku besar, hal ini pun secara teknis dapat dipenuhi oleh aplikasi dengan syarat transaksi harus tersedia secara lengkap, detail dan rinci sesuai tanggal transaksinya.

Semakin tidak lengkap dokumen transaksi yang tersedia berbanding lurus dengan output yang dihasilkan, contohnya bagi daerah yang melakukan entri data by pass langsung pada jurnal memorial maupun entri data secara rekap, maka laporan keuangan tidak dapat dilengkapi dengan buku jurnal dan buku besar yang menggambarkan detail transaksi keuangannya.

B. SETTING APLIKASI

Selain kebutuhan data transaksi, Modul Pertanggungjawaban juga membutuhkan beberapa settingan yang harus dilakukan, seperti yang telah dijelaskan pada buku Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIPKD. Berikut menu-menu setting yang harus dilakukan pada Modul Data Master, antara lain :

1. Mapping SAP

Menu ini perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan LRA dengan format SAP (PP 24), yaitu mengelompokkan rekening APBD kedalam format SAP

2. Mapping Arus Kas

Menu ini perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan LAK, yaitu pengelompokkan rekening APBD ke dalam kelompok laporan arus kas.

3. Mapping Transaksi Bendahara

Menu ini diiperlukan untuk setting nama-nama bendahara SKPD baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dengan rekening konsolidasi yaitu RK-SKPD (nama rekening RK harus dirinci sesuai jumlah SKPD nya). Kecuali Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan PPKD TIDAK PERLU DI MAPPING, karena PPKD tidak ada RK SKPD nya.

4. Set Rekening Neraca

Tersedia pada menu Rekening yang berisikan seluruh rekening masing-masing daerah baik rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan rekening neraca.

5. Set Arus Kas

Menu ini diperlukan untuk setting terhadap nilai saldo awal kas yang dimunculkan pada laporan arus kas, berupa saldo awal kas bendahara dan kas di kasda.

6. Set Korolari

Menu ini disediakan untuk proses memunculkan jurnal korolari secara otomatis saat entri data bukti korolari, sehingga memudahkan operator saat membukukan pengakuan belanja modal menjadi aktiva tetap.

C. PROSES PERHITUNGAN LAPORAN

Setelah data transaksi dan settingan yang dibutuhkan telah dipenuhi maka langkah berikutnya adalah melakukan proses perhitungan atau dalam istilah akuntansinya melakukan posting. Adapun proses perhitungan yang disediakan dalam aplikasi, antara lain :

a. Proses – Jurnal otmatis

Proses jurnal otomatis ini selain memudahkan proses penjurnalan transaksi (tanggal valid) juga untuk memastikan tidak ada transaksi yang belum dijurnal. Proses ini berlaku seluruh jurnal di SKPD dan jurnal Konsolidator kecuali jurnal memorial dan jurnal korolari, sementara ini kedua jurnal tersebut masih harus dilakukan jurnal per transaksi. Prosesnya adalah dengan memberikan tanggal sesuai periode laporan yang akan disusun, yaitu akhir Bulan Juni atau akhir Bulan Desember.

b. Proses – Perhitungan

Proses perhitungan ini dilakukan untuk menghitung seluruh transaksi sesuai periode laporan yang akan disusun. Proses hitung dan jurnal otomatis merupakan satu paket setiap kali kita akan melakukan perhitungan realisasi anggaran. Setiap ada perubahan data transaksi maka proses hitung dan jurnal otomatis harus selalu diulang kembali.

Proses Perhitungan pada aplikasi disediakan 2 (dua) cara yaitu :

* Perhitungan per SKPD

Perhitungan ini hanya mempengaruhi realisasi anggaran pada SKPD yang dihitung saja.

* Perhitungan semua SKPD sekaligus

Perhitungan ini mempengaruhi realisasi seluruh SKPD sekaligus untuk dapat menghasilkan laporan realisasi pemda (konsolidator). Khusus proses perhitungan ini masih ada kelemahannya pada aplikasi yaitu tidak dapat dilakukan melalui menu (time out terus), sehingga sampai saat ini masih dilakukan melalui SQL secara langsung. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Tim Pengembangan untuk segera mencarikan solusinya.

III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Setelah kita mengulas hal-hal yang harus diperhatikan terkait pengoperasian modul pertanggungjawaban untuk menghasilkan laporan keuangan, berikut kita bahas kasus-kasus, permasalahan dan solusi dari persoalan yang masuk pada Bagian Dukungan Layanan.

1. Beberapa Report pada Modul Pertanggungjawaban tidak muncul. (kasus)

Kasus ini biasanya terjadi pada report-report yang ada di Modul Pertanggungjawaban, kasus-kasus ini secara umum dapat dikelompokan menjadi 2 jenis, yaitu :

* Report tidak muncul nilainya
* Report tidak bisa dibuka (error)

Permasalahan :

Kasus-kasus diatas permasalahannya disebabkan oleh beberapa hal sehingga solusinya juga berbeda-beda, antara lain :

a. Perbedaan versi aplikasi

Permasalahan ini contohnya terjadi di Kab. Kapuas Hulu (Aplikasi R3) , Kab. Tana Toraja dan Kab. Aceh Besar (Aplikasi R4 release bulan Juli 2010).

Perlu diingatkan kembali bahwa aplikasi terus mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sehingga apa bila perbedaan versi aplikasi yang terlalu jauh akan menimbulkan solusi perbaikan yang harus dilakukan lebih sulit, karena apabila dikirimkan script perbaikan report nya misalnya maka script tersebut kemungkinan tidak cocok dengan aplikasi yang terpasang.

Apalagi kalau masih menggunakan Aplikasi R3, karena R3 secara ruang lingkup di Modul Pertanggungjawaban belum mengakomodir proses akuntansi yang mengunakan mekanisme pemisahan entitas SKPD dan entitas Pemda (konsolidator).

Solusi :

Solusi untuk kasus dan permasalahan ini adalah Migrasi Aplikasi ke versi terbaru (Versi :10/10/10), karena secara teknis Tim Dukungan Layanan akan lebih mudah dalam memberikan dukungannya terkait permasalahan-permasalahan terutama pada Modul Pertanggungjawaban. Artinya Migrasi wajib dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

b. Pemahaman user terhadap mekanisme pengoperasian aplikasi

Kasus tidak munculnya nilai realisasi pada report bisa juga disebabkan oleh pengetahuan user tentang cara menggunakan aplikasi, contohnya antara lain :

* Belum dilakukannya proses Perhitungan (Jurnal otomatis dan Perhitungan)
* Belum dilakukan beberapa setting yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan tentang Setting Aplikasi diatas.

Solusi :

Untuk memastikan bahwa permasalahan ini dari kasus yang dilaporkan, perlu klarifikasi dari yang menerima pengaduan, khususnya untuk mengklarifikasi bahwa proses-proses yang dibutuhkan untuk mengeluarkan report tersebut telah dipenuhi oleh user. Jika ternyata belum maka solusi untuk masalah ini adalah edukasi tentang cara mengoperasikannya.

c. Aplikasi belum sempurna (script report)

Kasus tidak munculnya nilai realisasi bisa juga disebabkan oleh permasalahan aplikasi nya yang belum sempurna (script report), contohnya tidak munculnya realisasi Pembiayaan pada LRA Pemda, sementara pada LRA PPKD nilai realisasi Pembiayaan muncul.

Solusi :

Untuk permasalahan ini Tim Dukungan Layanan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan segera mengirimkan perbaikan script dan rpt.

2. Angka realisasi pada laporan tidak valid (kasus)

Untuk kasus tidak validnya angka realisasi yang muncul pada laporan, berdasarkan laporan pengaduan yang masuk kasus-kasusnya antara lain :

* Nilai realisasi pada LRA SAP berbeda dengan LRA APBD
* Nilai realisasi pada Laporan Pertanggungjawaban lampiran 1 berbeda dengan Lampiran yang lain
* Nilai realisasi LRA tidak sama dengan nilai pada SPJ Fungsional
* Nilai realisasi pada LAK tidak sama dengan LRA

Untuk kasus-kasus diatas, berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil klarifikasi, secara umum di-dominasi karena kasus-kasus data transaksi yang ada. Sehingga kasus-kasus ini bisa saja dikelompokkan permasalahannya diantaranya sebagai berikut :

a. Pemahaman user terhadap mekanisme pengoperasian aplikasi

Pemahaman user tentang mekanisme pengoperasian aplikasi yang dimaksud antara lain :

* User belum mengetahui tentang menu setting yang harus dilakukan pada Modul Data Master, contohnya Mapping SAP dan Mapping Arus Kas.
* User belum mengetahui perbedaan menu entri untuk kasus STS-Pengembalian, karena untuk jenis pengembalian belanja terdapat 3 jenis transaksi dengan menggunakan menu yang berbeda pula. Tiga jenis pengembalian itu adalah :

1. Pengembalian sisa UP/GU/TU tahun lalu – Menu nya Pengembalian UP
2. Pengembalian sisa UP/GU/TU tahun berjalan – Menu nya Pengembalian UP
3. Pengembalian kelebihan atas belanja (Jenis SP2D-LS) – Menu nya Pengembalian BTL, BL dan Pembiayaan. Jenis pengembalian ini bersifat mengurangi realisasi belanja.

* User belum melakukan proses hitung ulang setiap terjadinya perbaikan data transaksi.

Solusi :

Solusi untuk permasalahan ini relatif lebih mudah, karena cukup memberikan penjelasan langkah-langka yang harus dilakukan.

b. Kesalahan entri data

Permasalahan ini merupakan salah satu Permasalahan yang dominan yang menyebabkan validasi angka realisasi belum valid. Permasalahan ini pun bisa terjadi dibeberapa kasus yang umumnya terletak pada Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan. Laporan realisasi yang menjadi Output dari Modul Pertanggungjawaban merupakan hasil pengolahan data transaksi yang ada pada Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, sehingga kesalahan validasi angka realisasi lebih banyak disebabkan dari kesalahan entri data pada modul sebelumnya.

Adapun permasalahan kesalahan entri dimaksud, antara lain :

* Adanya TBP atau STS yang belum di-bku-kan pada BKU Bendahara Penerimaan
* Adanya TBP yang tidak ada STS nya
* Adanya STS yang tidak nyambung dengan TBP nya
* Adanya transaksi penatausahaan bendahara pengeluaran yang belum di-bku-kan pada BKU Bendahara Pengeluaran, contoh : SP2D, Pajak, BPK atau STS Pengembalian belanja.
* Adanya kesalahan tanggal BKU SKPD baik BKU Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran
* Adanya perbedaan dokumen STS dan SP2D antara yang di-bku-kan pada BKU Bendahara dengan yang di-bku-kan pada BKU BUD (Menu validasi kasda).
* Adanya dokumen yang belum disahkan (menu persetujuan) contohnya TBP, STS dan SPJ.

Solusi :

Solusi terhadap kesalahan entri data tentu saja perbaiki datanya. Semakin banyak kesalahan entri data akan semakin lama pula penyelesaian laporan keuangan.

Pada kesempatan kali ini untuk Kasus kesalahan entri data, kami perlu jelaskan pula beberapa hal yang bisa menjadi acuan bagi operator, admin, konsultan serta Tim Dukungan Layanan. Hal ini bisa menjadi rekomendasi terhadap fungsi masing-masing dalam mencegah/meminimalkan resiko kesalahan entri data.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain :

1. Adanya Menu Persetujuan pada beberapa menu entri dokumen transaksi (TBP, STS, SP2D, dll) berfungsi untuk memisahkan data yang sudah valid dengan yang belum, sehingga jika ada dokumen yang belum diberikan tanggal persetujuan-nya melalui menu ini, maka dokumen tersebut belum bisa di-bku-kan dalam BKU Bendahara dan atau tidak bisa dibaca pada menu berikutnya.

2. Angka realisasi Pendapatan secara teknis diambil dari transaksi TBP dan STS yang telah di-bku-kan pada Menu Penerimaan dan Penyetoran ditambah/dikurangi transaksi memorial (penyesuaian). Sehingga jika ada TBP dan atau STS yang belum di-bku-kan, tidak akan terhitung menjadi realisasi pendapatan.

3. Adanya tiga jenis transaksi yang harus dipilih pada menu entri STS Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan sesuai transaksi penerimaan yang terjadi, yaitu :

* Penerimaan Tunai

Jenis transaksi ini adalah untuk menginput data penyetoran yang sebelumnya terjadi proses penerimaan terlebih dahulu, dari wajib bayar kepada Bendahara Penerimaan secara tunai. Sehinggan proses entri datanya dimulai dari dokumen TBP selanjutnya diikuti dengan dokumen STS dengan jenis transaksi yang sama yaitu Penerimaan Tunai.

* Penerimaan Rek. Bend

Jenis transaksi ini adalah untuk menginput data penyetoran yang sebelumnya terjadi proses penerimaan terlebih dahulu, dari wajib bayar kepada Bendahara Penerimaan melalui proses transfer ke rekening Bendahara Penerimaan. Sehinggan proses entri datanya dimulai dari dokumen TBP selanjutnya diikuti dengan dokumen STS dengan jenis transaksi yang sama yaitu Penerimaan Rek.Bend

* Penerimaan Rek. BUD

Jenis transaksi ini adalah untuk menginput data penyetoran mana prosesnya tidak melalui Bendahara Penerimaan tetapi langsung ke rekening Kas Daerah. Sehinggan proses entri datanya langsung pada menu entri dokumen STS dengan jenis transaksi Penerimaan Rek.BUD.

Penjelasan fungsi jenis transaksi pada menu entri STS diatas, dimaksudkan untuk penjelasan terjadinya kasus “ TBP yang tidak ada STS nya dan atau adanya data TBP dan STS yang tidak nyambung”. Hal ini dimungkinkan karena sewaktu entri data STS jenis transaksi yang seharusnya dipilih adalah jenis transaksi penerimaan tunai/penerimaan Rek.Bend, user justru memilih jenis transaksi Rek. BUD. Hal ini menyebabkan pengakuan realisasi pendapatannya menjadi double.

4. Tersedianya Option “Validasi Tgl BKU Bendahara terhadap Tgl Cair” pada Modul Penatausahaan.

Menu ini disediakan bertujuan untuk percepatan implementasi penatausahaan SKPD, agar tidak tergantung dengan belum selesainya proses entri Menu Validasi Kasda untuk pengakuan STS dan SP2D cair di BKU BUD.

Hal-hal yang perlu dipahami oleh semua fungsi mengenai Menu BKU, adalah bahwa sumber utama pengolahan data transaksi menjadi laporan realisasi anggaran salah satunya adalah data BKU. Ada 3 (tiga) menu BKU yang ada dalam aplikasi, yaitu :

* BKU Penerimaan – Menu Penerimaan dan Penyetoran
* BKU Pengeluaran – Menu BKU Bendahara Pengeluaran
* BKU BUD – Menu Validasi Kas Daerah

Perlu diketahui bahwa Menu Validasi Kasda merupakan sumber data utama untuk menghasilkan laporan konsolidasi tingkat pemerintah daerah. Sehingga antara data-data STS dan SP2D yang telah dibukukan dalam BKU Bendahara harus sama dengan data STS dan SP2D yang dibukukan pada BKU BUD. Adanya Option “Validasi Tgl BKU Bendahara terhadap Tgl Cair” jika diaktifkan “ya”, maka konsekuensinya adalah tim admin dan operator harus memperhatikan kesamaan data yang dientri pada BKU Bendahara dan BKU BUD, khususnya data STS dan SP2D.

Karena dari beberapa kasus yang muncul mengenai “angka realisasi anggaran antara Laporan SKPD dengan Laporan Pemda”, hal tersebut disebabkan user tidak memperhatikan dan menjaga dampak dari option tersebut.

Perlu diketahui dari informasi yang ada di daerah, pengoperasian Modul Penatausahaan khususnya Menu Validasi Kasda secara penuh tercatat hanya terlaksana di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara daerah lainnya masih melaksanakan menu ini sebatas entri ulang, sehingga permintaan option ini dari user, dilatarbelakangi oleh belum dioperasikannya menu validasi kasda secara penuh sehingga penatausahaan bendahara bisa terlambat jika entri data pada menu tersebut juga terlambat.

Penjelasan ini untuk menjawab penyebab terjadinya “perbedaan dokumen STS dan SP2D antara yang di-bku-kan pada BKU Bendahara dengan yang di-bku-kan pada BKU BUD (Menu validasi kasda)”.

5. Proses entri dokumen transaksi pada BKU Bendahara dan BKU BUD secara teknis default tanggal nya menunjukkan tanggal komputer (tanggal hari ini), dan masih bisa tersimpan apabila tahun anggarannya berbeda dengan tahun periode transaksi. Hal ini bisa dikatakan kelemahan aplikasi, karena hal tersebut menjadi salah satu persoalan yang rawan dari human error berupa “kesalahan tanggal BKU”. Hal ini harus menjadi perhatian juga dalam entri data, karena dampaknya data tersimpan tapi tidak dihitung dalam laporan.

6. Permasalahan data yang disebabkan dampak dari kelemahan aplikasi versi sebelumnya. Kelemahan yang dimaksud adalah adanya 1 (satu) dokumen transaksi yang di-bku-kan 2 (dua) kali, khususnya pada BKU BUD.

Permasalahan ini kemungkinan ada jika daerah telah mengoperasikan Modul Penatausahaan dengan menggunakan versi sebelum release terbaru. Jika sejak awal sudah menggunakan versi terbaru kemungkinan besar tidak akan ada masalah ini.

Hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian untuk user terkait BKU BUD adalah, secara teknis proses input data STS dan SP2D pada BKU BUD maksimal dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang user secara bersamaan, jika lebih dari itu maka akan terjadi kesalahan data berupa 1 (satu) dokumen dapat di-bku-kan lebih dari satu nomor BKU. Kenapa hal tersebut harus demikian, karena secara teknis BKU BUD adalah dokumen yang harus dikontrol harian dan memiliki nomer BKU yang berurutan dari awal hingga akhir tahun.

7. Permasalahan data Neraca juga bisa menyebabkan validasi angka pada Neraca SKPD dan Neraca PPKD berbeda. Permasalahan pada angka Neraca yang dimaksud antara lain :

* Nilai Saldo Awal RK SKPD di Neraca PPKD berbeda dengan Nilai Saldo Awal RK PPKD di Neraca SKPD
* Jurnal Balik untuk Rekening RK SKPD di PPKD berbeda nilainya dengan Jurnal Balik Rekening RK PPKD di SKPD
* Sisa UP tahun yang disetor pada tahun berikutnya jika diinput melalui Jurnal Penyesuaian maka user harus memastikan jurnal tersebut dibuat 2 (dua) kali, yaitu di SKPD bersangkutan dan di PPKD. (Sebaiknya tetap pada menu Pengembalian UP pada Modul Penatausahaan)


Langkah utama dalam pembuatan Laporan SKPD (LRA dan Neraca) di Modul Pertanggungjawaban aplikasi SIPKD:

1. Jurnalkan Transaksi Kas (SP2D, STS, SPJ)

2. Perhitungan dilakukan untuk transaksi Kas (LRA)

3. Saldo awal dientri sampai level Rincian (Neraca)

4. Cetak Neraca saldo => untuk mengentri Bukti Korolari dari Belanja modal atau belanja selain modal

5. Buat Bukti Korolari dari data  Neraca Saldo dalam satu bukti

6. Dijurnalkan di Jurnal Korolari

7. Perhitungan ulang dilakukan supaya bisa cetak Laporan Neraca SKPD

8. Pastikan neraca saldo balance

9. Nilai lra apbd/sap = silpa di laporan neraca

hasil asistensi pelatihan @SBU 1-2 February 2011


Apakah arti menjadi seorang konsultan ? sebuah pertanyaan yang baru terbersit sesaat terjadi interaksi dengan senior saya di tempat kerja. Beliau mengungkapkan ” konsultan itu bagaimana mengarahkan orang” setidaknya ini yang dapat saya tangkap dari hasil obrolan yang cukup panjang.

Peran mengarahkan diperankan juga oleh seorang ayah terhadap anaknya, peran penasehat terhadap kliennya, peran para nabi pada umatnya, peran pimpinan negara terhadap rakyatnya.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana menjadi konsultan yang sukses???

Arti pertayaan ini saya berpikir bagaimana menjadi ayah yang sukses, penasehat yang handal, pendakwah yang diteladani, pimpinan yang dicontoh, yang kesemuanya pada intinya bagaimana menjadi seorang konsultan.

bersambung………….

Setting SIPKD di Vista


Tahap awal sebelum Instalasi software  pendukung lainnya adalah instalasi IIS di Vista, yang berbeda dengan instalasi IIS di Win XP sp 2. dapat di buka di link File dibawah ini:

PANDUAN INSTALASI IIS di VISTA (link)

Namun kalau panduan diatas belum bisa , maka panduan lainnya to be continue.

Sedangkan untuk instalasi software pendukung lainnya sama dengan instalasi di win XP sp 2

diambil dari Jae’ File.

Siapa fs dan saya


FS atau Field Support adalah fungsi yang melekat pada diri saya dalam beberapa tahun ini. FS adalah Supporting Staff dalam sebuah Proyek yang di biayai oleh loan (Pinjaman ringan) dari Asian Development Bank (ADB) bernama Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional SIKD. Blog ini akan mengisahkan sekelumit perjalanan  tentang saya DAMAR yang merupakan singkatan dari nama lengkap saya Danni Muhammad Rahman S.Si.

Wassalam

Tabanan, 09 Juni 2010

DMR

Yusuf Saeful Berlian

"Learn & Share"

Adilkurnia's Journey

A fruitless life is useless life

Mengenal Jati Diri

bismillahirrahmanirrahim

Kumpulan Kisah Lama

Kumpulan Artikel buat Keluarga

Yudha Qirana

Sebuah Catatan Seputar Dunia IT dan Info-Info Menarik

Irfan Handi

Hanya Ingin Berbagi

Blog Annunaki

blogger Indonesia paling ganteng!

Selamat Datang diblog WP Tjutlem

Para WordPress.com situs terbesar di seluruh negeri..! Mari berbagi ilmu....

Damar :) Fs sipkd's Blog

Jiwa Pembelajar Merasuk Kalbu

Nas's SharePoint Blog

Deep in the World of SharePoint and FBA