Mengacu pada Permendagri 55 tahun 2008 tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA, maka kerangka di aplikasi SIPKD pun sama mengambil kerangka dari regulasi tersebut. Untuk itu perlu di pelajari dahulu regulasinya sebagai dasar memasuki aplikasi SIPKD untuk Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan aplikasi SIPKD mengakomodir penatausahaan bendahara sampai level Bendahara Pengeluaran Pembantu, sesuai amanat Permendagri No 55 tahun 2008. Fasilitas cetakan yang bisa di manfaatkan oleh seorang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk buku pembantunya juga sudah tersedia.

Penatausahaan dibagi menjadi 2 bagian : penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran untuk pengelolaan di setiap SKPD/SKPA ataupun di SKPKD nya. Modul Penatausahaan inilah yang menjadi kelebihan aplikasi SIPKD. Modul ini merupakan kunci untuk bisa terimplementasikannya Modul Pertanggungjawaban. Apabila modul ini tidak diimplementasikan, maka data utama untuk tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak tersedia.

 

SBU, 3 Juni 2013

DM

Iklan